PBB membatalkan kunjungan untuk melihat fasilitas penahanan, setelah permintaan mendapatkan akses penuh ke beberapa tempat penahanan di New South Wales dan Queensland ditolak.
Tahun lalu, PBB mengumumkan membatalkan kunjungan ke Australia setelah sub-komite Pencegahan Penyiksaan dicegah untuk mengunjungi beberapa tempat di mana warga ditahan, termasuk sejumlah penjara.
Akhir tahun lalu, Queensland kemudian menerapkan aturan baru yang memungkinkan petugas PBB mendatangi beberapa unit tempat warga mendapat perawatan kesehatan mental, yang sebelumnya tidak bisa dengan alasan privasi pasien.
Meski sudah ada aturan tersebut, sub-komite SPT mengatakan mereka masih tidak mendapat jaminan sepenuhnya, baik di New South Wales dan Queensland, sehingga tidak yakin kunjungan akan bisa dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan.
"Meski sudah ada kerja sama bagus antara komite dengan pemerintah federal menyusul misi awal, kami tidak memiliki alternatif kecuali membatalkan kunjungan karena masalah jaminan mengunjungi berbagai tempat di kedua negara bagian belum bisa diselesaikan," kata Suzanne Jabbour, ketua SPT yang baru terpilih kembali.
"Namun, laporan observasi SPT dari kunjungan yang dilakukan bulan Oktober akan kami bagikan dengan berbagai pihak sesegera mungkin. Ini akan membuat komunikasi dengan pemerintah Australia berlanjut."
Mengizinkan kunjungan ke berbagai fasilitas penahanan adalah salah satu dari hal yang disetujui Australia ketika meratifikasi Protokol Mengenai Konvensi Melawan Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya, atau OPCAT, di tahun 2017.
OPCAT dibuat untuk melindungi hak, kesehatan dan keselamatan warga yang menjalani penahanan.
Termasuk warga yang berada di penjara, tempat penahanan remaja, penahanan imigrasi, rumah sakit, fasilitas kesehatan mental, fasilitas lanjut usia, dan fasilitas bagi warga difabel.
Reputasi Australia dipertaruhkan
Komisioner Hak Asasi Manusia di Australia, Lorraine Finlay, mengatakan Australia sudah melanggar kewajiban terkait OPCAT.
Menurutnya pembatasan kunjungan tersebut "seharusnya tidak terjadi, tapi juga tidak mengejutkan".
"Sangat mengecewakan PBB membatalkan kunjungan tersebut," katanya.
"Pendekatan kita terhadap traktat tersebut tidak seserius yang diharapkan."
Lorraine mengatakan pembatalan kunjungan, ditambah lagi tidak tercapainya tenggat waktu untuk menerapkan sistem pengawasan sebagai bagian dari OPCAT, menunjukkan Australia tidak serius dalam memenuhi kewajibannya.
"Ini dua pelanggaran yang dilakukan Australia terkait OPCAT dalam beberapa bulan terakhir," katanya.
"Saya kira tidak diragukan lagi, ini akan merusak reputasi kita. Kita tahu Australia ingin menjadi pemimpin global terkait hak asasi manusia, namun sulit sekali untuk menjadi yang terdepan jika tidak memenuhi komitmen kita secara internasional."
Butuh dana bantuan federal
Juru bicara Jaksa Agung Australia Mark Dreyfus menyesalkan keputusan yang dilakukan SPT.
Ia menyebutkan SPT sebelumnya sudah melakukan kunjungan ke berbagai pusat penahanan di luar New South Wales dan Queensland, dan Australia sudah membuat beberapa perubahan atas saran SPT.
"Sejak SPT menghentikan kunjungan di bulan Oktober 2022, pemerintah Australia sudah terlibat kerja sama secara aktif dan berniat baik, dengan SPT dan seluruh negara bagian untuk bekerja sama untuk dimulainya lagi kunjungan," kata juru bicara tersebut.
"Keputusan yang mengecewakan ini tidaklah menggambarkan komitmen pemerintah Australia untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan tidak mengubah komitmen untuk menerapkan OPCAT dan memfasilitasi kunjungan SPT berikutnya."
Juru bicara Jaksa Agung di New South Wales, Mark Speakman, mengatakan pemerintah negara bagiannya "secara konsisten menunjukkan" mereka mendukung OPCAT.
Namun mereka ingin komitmen dari pemerintah federal dalam hal penambahan dana untuk bisa menerapkannya.
"Seperti yang dinyatakan di bulan Desember 2022, semua pihak setuju memberikan rincian dana kepada pemerintah federal untuk membiayai seluruh Mekanisme Pencegahan Nasional."
"New South Wales sudah mengirimkan usulan dan menunggu pertimbangan dan persetujuan dari pemerintah federal bagi pendanaan."
ABC sudah menghubungi pemerintah negara bagian Queensland.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dariABC News
Lihat juga Video: Di Hadapan Profesor Australia, Luhut Tegaskan RI Bukan 'Banana Republik'
