DPRD Kota Yogyakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Relokasi PKL Malioboro. Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko berharap pansus ini bisa menjembatani Pemkot Yogya dengan PKL, karena dia mendengar ada upaya intimidasi terhadap pedagang.
"Ketua paguyuban yang dianggap vokal ada intimidasi," kata Danang saat dihubungi wartawan, Selasa (18/1/2022).
Oleh sebab itu, Danang menjelaskan, keberadaan pansus ini akan mendudukkan persoalan relokasi PKL Malioboro secara objektif. Sehingga pola komunikasi bisa terbangun dengan baik tanpa adanya intimidasi.
"Kalau kita melihat dahulu. Kebijakan itu tidak bisa dipaksakan. Objektif persoalan. Kalau memang semuanya sudah landai sudah bisa diterima semua pihak, semakin baik, semua sudah diajak bicara ternyata yang diajak bicara ketua-ketua paguyuban," ujarnya.
"Pansus (bertugas) pengawasan kebijakan relokasi. Mereka bertanggung jawab misalnya ada penggelembungan pedagang, munculnya pedagang-pedagang baru," lanjutnya.
Pansus berisikan 12 orang dari semua fraksi di DPRD Kota Yogyakarta. Menurutnya, tugas pertama pansus adalah menjadi mediator Pemkot Yogyakarta dengan pedagang.
"Ada 12 orang. Tugas pertama menjadi mediator Pemkot dengan pedagang. Ada komunikasi yang lebih intens, tidak saling menyalahkan. Kami ingin kejelasan," kata Danang.
Belajar dari relokasi parkir roda dua di sisi timur Malioboro lima tahun silam, lanjutnya, pihaknya berharap tidak muncul persoalan baru di kemudian hari.
"Persoalannya adalah, sebetulnya berapa sih jumlah pedagang. Relokasinya di mana? Di dua tempat itu cukup tidak tempatnya. Teman-teman bisa merasakan parkir roda dua masih menyisakan persoalan. Munculnya pedagang baru setelah sisi timur bersih. Apakah persoalan itu muncul lagi setelah relokasi? Kepastian kebijakan yang diinginkan kawan-kawan Malioboro," jelasnya.
Danang melanjutkan, masalah Malioboro sangat kompleks. Ketika PKL Malioboro direlokasi, banyak dampak yang harus dipikirkan. Mulai pemilik lahan untuk parkir gerobak PKL dan pendorong gerobaknya.
"Kompleksitas, mata pencaharian gerobak dorong, membantu mendorongkan gerobak ke jalan Malioboro belum ada jalan keluar. Hal-hal ini yang perlu dijembatani," imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memastikan pihaknya akan membuka semua data-data yang ada terhadap pansus. Termasuk dengan pemberdayaan pendorong dan pihak lain yang terlibat.
"Saya mohon beberapa pihak memahami. (Relokasi) Sekarang atau besok sama saja. Makanya kan ada pansus, data-data itu kita berdayakan," kata Haryadi.
(rih/rih)
